Ketua DRP RI Puan Maharani secara simbolik menyerahkan berkas RUU P2SK kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. (Foto Dok Kementerian Keuangan)
AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Pemerintah dan DPR
sepakat RUU P2SK akan mengatur lima hal yang sangat krusial bagi reformasi
sektor keuangan. Rapat Paripurna Pembahasan Tingkat II RUU P2SK yang
berlangsung tanggal 15 Desember 2022 diyakini bahwa Pemerintah dan DPR serius
untuk melaksanakan reformasi sektor keuangan ini.
Adapun lima hal yang krusial di sektor keuangan antara lain:
- Penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan indepedensi.
- Penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik.
- Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan.
- Perlindungan konsumen, dan
- Literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan.
Adapun lelima hal ini dituangkan dalam RUU yang berisi 27 Bab dan 341 Pasal ini.
Pemerintah dan DPR telah
mengumpulkan masukan masyarakat selama proses pembahasan RUU ini seperti
melalui diskusi dengan akademisi, asosiasi, industri, media, gerakan koperasi,
dan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari partisipasi publik yang
bermakna (meaningful participation) sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga telah
membuat portal masukan masyarakat dan menerima ratusan surat masukan dari
berbagai elemen masyarakat.
Pemerintah juga menyampaikan
apresiasi atas dukungan dan komitmen dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi
XI, seluruh Fraksi DPR RI, Panja RUU, awak media dan seluruh elemen masyarakat
yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU P2SK ini.
Dengan disahkannya RUU P2SK ini Indonesia telah bergerak maju menuntaskan salah
satu agenda reformasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara.
“Kami meyakini bahwa ikhtiar
kita akan membawa RUU P2SK mencapai tujuannya untuk mereformasi sektor keuangan
Indonesia demi masa depan bangsa yang lebih sejahtera,” tutup Menkeu.
