 |
| Direktur Institut Sarinah Eva K. Sundari/zoom FMB9 |
AKURATNEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah saat ini sedang mendorong upaya perlindungan pekerja rumah tangga. Yang mana, pemerintah mendorong Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masuk dalam RUU Prioritas 2023.
Penetapan RUU ini tentunya akan merubah segala aturan terkait dengan tatacara, hak dan kewajiban, serta penyematan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang selama ini diperhalus dengan nama Asisten Rumah Tangga (ART).
Namun demikian, penyematan nama ART yang disematkan kepada para pekerja rumah tangga ternyata tidak tepat. Hal ini dinilai ART tidak memiliki sandaran hukum yang tetap dalam rangka melindungi para pekerja rumah tangga tersebut.
Seperti yang diungkapkan Direktur Institut Sarinah Eva K. Sundari, kepada awak media untuk tidak menggunakan kata ART dalam menyematkan para pekerja rumah tangga.
“Saya mau menghimbau temen-temen media Ya, mulai sekarang jangan pakai ART ya, karena asisten itu nggak ada cantolan hukumnya. Jadi Undang-Undang itu pengen hari ini mereka disebut pekerja,” ujar Eva Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) melalui chanel zoom, Senin (30/1).
Lebih jauh Eva memaparkan, dengan menyematkan nama pekerja tentunya hak normative para pekerja rumah tangga ini akan mendapatkan hak normative sebagai pekerja.
“Karena kemudian kalau sudah ada pekerja, ini kita bisa minta hak normatif sebagai pekerja. Tapi masih banyak ART, kelihatannya indah tapi tidak ada cantolan hukumnya. Itu bablasan dari pembantu ya, jadi jangan pakai ART,” ungkapnya.
Eva mengatakan, UU yang sudah dibahas selama 19 tahun tersebut menjadi UU yang akan menjadi pengakuan. “UU ini menjadi pengakuan, bahwa Direct Profesi Call PRT. Jadi profesi ini baru, sudah ada di ILO tapi belum ada di Yuridiksi kita. Jadi ketika ada disebut PRT maka kita mindsite nya akan berubah, cara memperlakukan berubah, dan segala sesuatunya berubah, karena mereka kemudian diorangkan, bukan di attack to personal,” pungkasnya
