Notification

×

Iklan

Iklan

Menag Tandatangani Kesepakatan Soal Haji, Ini Kuota yang Disepakati

Senin, 09 Januari 2023 | 08:35 WIB Last Updated 2023-01-09T01:35:11Z

Ilustrasi Ibadah Haji di Mekkah/pixabay


AKURATNEWS.ID, JEDDAH – Sebagai Negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia menjadi salah satu Negara pengirim Jemaah haji yang cukup besar di setiap tahunnya. Terkait dengan hal tersebut, penataan penyelenggaraan ibadah haji menjadi hal yang penting untuk dilakukan, salah satunya mengenai kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji, yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.


Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah, menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M, pada Minggu (8/1). Hal ini menjadi penanda Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah sepakat terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M.


"Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jamaah,” jelas Yaqut, dilansir dari antara.


“Kuota itu terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler, dan 17.680 jamaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” sambungnya.


Kebijkan penyelenggaraan yang ditandatangani tentu saja bukan hanya soal kuota. Namun beberapa kesepakatan juga disematkan, antara lain tentang aturan pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.


Menag mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia. Sebagaimana diketahui, karena pandemi, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji. Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.


“Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jamaah haji,” jelas Yaqut. “Artinya, jamaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini,” lanjutnya.


Lobi Menag Soal Kuota


Seperti diketahui, antrean Jemaah haji Indonesia cukup besar sepanjang beberapa tahun ke belakang. Bahkan ada Jemaah yang harus mengalami kemunduran keberangkatan, salah satunya akibat pandemic covid-19, yang mana penyelenggaraan ibadah haji ditiadakan bagi Negara selain Negara tuan rumah.


Untuk itu, Menag Yaqut di tengah pertemuan tersebut, tak disia-siakan untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia. Yaqut  mengatakan bahwa antrean jamaah haji Indonesia sangat panjang. Dia berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga bisa mengurangi jumlah antrean jamaah haji.


“Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji,” ujar Yaqut.


Menteri Tawfiq mengaku sangat senang bisa memberikan tambahan kuota jamaah haji Indonesia. Apalagi Indonesia adalah negara penting bagi Saudi. Namun, lanjut Tawfiq, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jamaah haji.


“Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan,” tuturnya.


“(Mungkin) ada negara yang mengurangi jamaah hajinya sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji (dalam kondisi normal),” sambungnya.


Tawfiq menambahkan tentang terus berjalannya transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi muassasah, namun penyenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan.


Ada enam syarikah (perusahaan) yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan.


“Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga,” jelas Tawfiq.


“Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi,” katanya lagi.


Menurut Tawfiq, para syarikah akan dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023. Sehingga, setiap negara bisa menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan. Dalam muktamar tersebut juga akan digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian.