 |
| Kepala BKD Depok Wahid Suryono dalam suatu acara launching inovasi program kerja Pemkot Depok di Balai Kota Depok/akuratnews.id |
AKURATNEWS.ID, DEPOK - Capaian serapan anggaran belanja daerah Kota Depok tahun 2022 lalu diklaim mampu berjalan optimal. Hasil sementara rekonsiliasi data, serapan anggaran kini mengerucut mendekati capaian angka 100 persen.
"Hasil sementara rekonsiliasi data serapan anggaran belanja daerah di tahun 2022, baru mencapai 87,89 persen atau senilai Rp.3,509 triliun dari angka Rp.4,085 triliun. Dan angka serapannya masih bergerak," ucap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Wahid Suryono, Jumat,(6/1).
Dia mengatakan mekanisme serapan anggaran di tahun 2022 juga relatif berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya dengan selesainya semua proses pembayaran tagihan belanja daerah dari kerja proyek pembangunan infrastruktur di Depok.
"Sistem batas akhir pengajuan laporan kerja proyek per 16 Desember 2022 lalu kami nilai cukup efektif sehingga sebelum 30 Desember lalu semua berkas sudah selesai dibayarkan," papar Wahid di ruang kerjanya.
Aturan tersebut, masih kata Wahid, mengacu kebijakan Wali Kota dan aturan itu sudah dikeluarkan sejak 5 Januari 2022 lalu. Harapannya agar ada cukup waktu untuk penyelesaian jika ada kekeliruan pada proses pemberkasan.
Selanjutnya lanjut Wahid, di akhir tahun 2022 semua hasil kerja pembangunan proyek infrastruktur Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah selesai terbayarkan pada pihak kontraktor proyek pemerintah Depok.
"Dan alhamdulillah di tahun ini kita clear tidak ada pembayaran yang lewat tahun anggaran kecuali perpanjangan kontrak lewat dari akhir tahun seperti, kegiatan di PUPR," paparnya.
Untuk tahun 2023 BKD juga mendorong agar ada percepatan dalam proses kegiatan lelang proyek sehingga pada Januari 2023 kegiatan sudah terjadi kontrak kerja dengan rekanan.
"Kita (BKD) inginnya Desember 2022 sudah ada lelang jadi di Januari 2023 sudah tinggal kontraknya saja. Seperti di dinas Perumahan dan Permukiman atau Rumkim kalau gak salah itu sudah berjalan dan kita mendorong seperti itu," kata Wahid.
Ditambahkan Wahid, BKD punya harapan besar lelang proyek yang nilai besar bisa ada di awal. Misal, bulan tiga dan empat sudah digelar proses pelelangan proyek.
"Karena fokus kami menghindari tidak terbayar dan mekanisme teknis pembayaran bisa lebih awal meski koordinasi dengan terkait juga tetap berjalan sehingga pada akhirnya bisa membantu proses pencairan atau pembayaran dari kerja proyek pembangunan daerah Depok," pungkasnya. (Eko Budi Ahdayanto)
