AKURATNEWS.ID, JAKARTA – Ketidak pastian ekonomi yang kini meloanda dunia membuat Indonesia melakukan terobosan. Pemerintah dalam hal ini melakukan berbagai upaya serius dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.
Seperti halnya yang diungkapkan oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, ekonomi dalam negeri masih dibayangi ketidakpastian global.
"Kita masih menghadapi ketidakpastian dalam konteks ekonomi global. Sehingga kebijakan memperkuat ekonomi domestik maupun kebijakan-kebijakan lain menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan," kata Fery dalam dialog bertema "Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersedian Pangan" pada Senin (20/3/22).
Dalam diskusi online yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) tersebut, Ferry menjelaskan, dalam memperkuat ketahanan ekonomi domestik ada dua indikator kunci yang dijaga secara serius oleh pemerintah. Antara lain, tingkat konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi.
"Nah inflasi, ketahanan pangan, maupun beberapa komoditas pangan strategis, itu punya kaitan erat dengan konsumsi masyarakat. Jadi dengan kita jaga inflasi dan kebutahan pokok strategis, akan memberikan kepastian kepada masyarakat," paparnya.
Ferry menambahkan, hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Dalam beberapa kesempatan Presiden menekankan pentingnya menjaga daya konsumsi masyarakat untuk menggerakan aktivitas ekonomi dalam negeri. Sebab ekonomi global masih disertai ketidakpastian.
Bansos hingga Kebijakan Pengendalian Inflasi
Ferry mengatakan, selain bantuan dan perlindungan sosial kepada masyarakat, --terutama kelas bawah-- pihaknya melakukan berbagai orkestrasi kebijakan sebagai upaya menjaga dan mengendalikan stabilitas harga dan ketersedian pangan.
Dia menyebut contoh untuk keterjangkauan harga, pihaknya melakukan stabilitasasi harga serta pengelolaan permintaan. Adapun untuk ketersediaan pasokan dilakukan penguatan produksi domestik, penguatan stok nasional, dan penguatan kelembagaan.
"Memastikan pasokan beras penting kita lakukan. Stok kita pantau di Badan Pangan Nasional dan di Bulog. Kemudian distribusi, terus kita monitor karena perpindahan barang dari satu titik ke titik yang lain juga membutuhkan jaringan distribusi yang kuat dan lancar," ujarnya.
Saat ini, pihaknya mengotimalkan komunikasi efektif kepada masyarakat agar selalu mendapat informasi yang up to date soal kebijakan terkini yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga, posisi stok barang ada, terutama jelang Ramadan dan Idul Fitri.
Ferry juga membeberkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya pengendalian inflasi dan ketersedian pangan pada 2023 ini. Antara lain, adanya ketidakpastian global, disparitas pasokan antar waktu dan antar wilayah serta iklim dan cuaca yang tidak menentu.
"Kita targetkan inflasi di tahun 2023 kembali ke awal yaitu 3,0+1% setelah mengalami kenaikan sekitar 5.0% di 2022. Ini butuh effort dan kerjasama terutama kalo kita lihat tantangan tadi yakni global masih uncertain, kemudian ada iklim dan cuaca, dan lain-lain," ungkapnya.
Masyarakat Belanjalah Bijak
Lebih lanjut, Ferry mengimbau masyarakat untuk bijak dalam membelanjakan uangnya. Terutama dalam masa Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Pihaknya, terang Ferry, mendorong Pemda di seluruh Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengimbau masyarakat untuk menerapkan konsep belanja bijak.
"Bahwa memang selalu ada masyarakat saat lebaran senangnya itu membeli berbagai kebutuhan pokok. Tapi tadi kita dorong yang namanya belanja bijak. Jangan berlebihan. Bahwa kalo untuk belanja bulanan aja bagus, tapi jangan untuk menumpuk. Akibatnya mengurangi stok yang ada di pasar. Ini kemudian yang mengakselerasi orang untuk tambah beli lagi," tutupnya.
Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan
Ferry menambahkan, pemerintah memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam rangka memperkuat sektor pertanian maupun sektor terkait. Bahkan total APBN yang digelontorkan mencapai Rp104,2 triliun.
"Baik untuk pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur, subsidi pupuk, DAK untuk pertanian mapun DAK lain termasuk dana desa yang kita alokasikan paling tidak 20% untuk program ketahanan pangan," terangnya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penguatan cadangan pangan baik melalui CBP (Cadangan Beras Pemerintah) dan CSHP (dana Cadangan Stabilisasi Harga Pangan-red). Tak hanya itu, pemerintah juga melibatkan sektor perbankan dalam membiayai aktivitas produksi para petani.
