Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud.
AKURATNEWS.ID, MANADO – Mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud hadir pada acara Musrenbang Regional Sulawesi Tahun 2023 dan Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.
“Musrenbang Regional adalah forum lintas provinsi yang akan menjadi wadah untuk menyampaikan usulan-usulan pembangunan yang menunjang percepatan pembangunan antar provinsi di Sulawesi,” kata Restuardy saat memberikan sambutannya, Kamis (27/04) di The Sentra Manado, Sulawesi Utara.
Dalam arahannya, Restuardy Daud menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun RKPD Tahun 2024, antara lain: mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah sebagai bagian pertimbangan strategis dalam penentuan solusi permasalahan dan isu pembangunan daerah; berkolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintahan (Pentahelix) dengan komitmen yang tinggi dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan kerjasama dengan pembagian peran yang jelas menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks, serta memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional Tahun 2024 sebagai bagian dari menjamin sinkronsasi, keselarasan, dan kesinambungan pembangunan Pusat-Daerah.
Berkaitan dengan rencana pembangunan di daerah, Restuardy mengatakan bahwa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu meningkatkan inovasi dalam menggali potensi-potensi yang dapat menyumbang PAD (Pendapatan Hasil Daerah).
Salah satu upayanya, Kemendagri mengajak Pemerintah Daerah Sulawesi untuk turut berperan aktif serta mewujudkan Sulawesi menjadi pintu gerbang Internasional dengan melakukan hilirisasi industri dan ekonomi kemaritiman serta infrastruktur yang ramah terhadap bencana.
Terdapat beberapa provinsi di Sulawesi yang memiliki persentase kemiskinan di atas rata-rata nasional, oleh karena itu Kemendagri mengimbau Pemerintah Daerah dapat menyusun strategi yang efektif guna menurunkan tingkat kemiskinan.
Selain itu, dari aspek fiskal untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tergolong sedang di mana komposisi alokasi pendapatan hampir seimbang yakni terdiri atas PAD sebesar 42,89%, dan Transfer sebesar 57,11%.
"Secara umum, kinerja pembangunan di keenam provinsi di Sulawesi meningkat trennya walaupun masih ada beberapa capaian yang berada dibawah pertumbuhan nasional," ujar Restuardy Daud.
Sebagai penutup, Restuardy menyampaikan bahwa, Pemda setempat perlu melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat demi mendukung pencapaian seluruh arah kebijakan pembangunan nasional, yang diharapkan dapat menyentuh segala aspek penunjang pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah Daerah Regional Sulawesi agar senantiasa membangun kerjasama dan sinergitas perencanaan pembangunan antar wilayah demi mencapai Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Sulawesi Tahun 2024," ujar Restuardy Daud
Musrenbang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Bangda, Kementerian PPN/Bappenas yang diwakili oleh Direktur Sumber Daya Air, Gubernur/Wakil Gubernur se-Sulawesi, Forkopimda Sulawesi Utara Bupati/Walikota atau yang mewakili se-Sulawesi Utara, Kepala Bank Indonesia, Kepala BPS, Kepala Instansi Vertikal Sulawesi Utara, Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Bappeda se-Sulawesi, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, Unsur Perguruan Tinggi, tokoh agama dan masyarakat, organisasi profesi, LSM serta insan pers.
