Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Minerba, Irwandy Arif/FMB9
AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, industri hilirisasi tambang mineral di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.
"Kalau kita lihat yang paling pesat perkembangannya adalah hilirisasi nikel. Sudah lebih dari 100 smelter yang mengarah kepada industri stainless steel dengan produk nikel pig iron dan feronikel," kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Minerba, Irwandy Arif dalam diskusi bertajuk, 'Untung Rugi Larangan Ekspor Mineral Mentah' di Jakarta, Senin 12 Juni 2023.
Selain itu, Irwandy mengatakan, sampai saat ini sudah ada empat dan akan menyusul belasan smelter yang akan mengarah ke industri baterai. Selebihnya, ada perkembangan pesat juga di industri bauksit yang mengarah kepada alumina dan aluminium.
Dari industri bauksit sendiri, kata Irwandy, telah ada empat perusahaan yang telah menghasilkan alumina dari olahan bijih bauksit. Kemudian satu perusahaan yang saat ini tengah eksis telah menghasilkan alumina ke aluminium.
Produk komoditas pertambangan lain yang sedang berkembang hilirisasinya yaitu tembaga. Tembaga ini, kata Irwandy, dikelola oleh tiga group besar yaitu, Freeport Indonesia, AMMAN Mineral, dan Merdeka Copper. Yang aktif membangun ada dua, yaitu smelter yang ada di Gresik milik PT Freeport dan smelter PT AMMAN di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Irwandy berharap semua arah dari perkembangan industri hilirisasi ini dapat mendukung percepatan hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah melalui kementerian ESDM.
"Semoga ini mendorong kebijakan hilirisasi yang sudah dicanangkan oleh presiden, melalui kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Jadi, semua arah dari perkembangan ini kita harapkan bisa mempercepat hilirisasi yang sudah terjadi dan yang akan terbangun," katanya.
Irwandy menambahkan, Industri hilirisasi sendiri telah dibangun dengan mengadopsi konsep go-green yaitu dengan memperhatikan keutuhan lingkungan hidup sebagaimana menjadi tuntutan masyarakat global. Salah satu yang telah dilakukan adalah mengalihkan penggunaan energi dari PLTU batu bara ke gas.
"Sebagai contoh, ada beberapa smelter nikel di Sulawesi yang beralih energinya dari PLTU batu bara ke gas untuk transisi sebelum menggunakan energi baru terbarukan. Ini memang harus kita mulai karena nanti ada pembelian produk-produk yang harus green energy. Kalau tidak dilakukan akan membatasi penjualan produk-produk Indonesianya," kata Irwandy.
Intinya kata Irwandy, industri hilirisasi tambang mineral yang sedang dibangun saat ini didesain dalam kerangka ekosistem kerja yang selaras dengan proyek global yaitu pembangunan berkeutuhan dengan tidak mencederai keutuhan lingkungan hidup.
Namun dibalik perkembangan pesat industri hilirisasi tambang mineral di indonesia, Irwandy mengatakan masih ada kendala yang harus segera dituntaskan agar industri hilirisasi benar-benar maksimal dan tuntas. Tantangan-tantangan itu antara lain pendanaan, pasokan energi listrik, pembebasan tanah dan perizinan.
Lantas Irwandy meminta pemerintah untuk terus mendorong dan memudahkan mereka-mereka yang sedang membangun smelter. Kementerian ESDM sendiri katanya telah melakukan beberapa langkah konkrit demi mendukung ekosistem hilirisasi di Indonesia.
"Dari kementerian ESDM sudah pernah melakukan suatu pertemuan yang komprehensif antara industri yang mengalami kesulitan dengan bank dan juga dengan PLN. Jadi kita menjembatani agar mereka mendapatkan akses yang lebih mudah," katanya.
Sementara itu, terkait perusahan-perusahaan tambang ilegal di daerah yang melakukan ekspor zirkon untuk bahan baku keramik dan komponen elektronik tanpa proses pemurnian dan hilirisasi, Irwandy mengatakan pemerintah telah membentuk inspektur tambang di setiap provinsi yang bekerja sama dengan Bareskrim.
"Tugas inspektur tambang ini adalah menerima laporan terkait perusahan-perusahaan tambang ilegal untuk kemudian diberitahu kepada menteri sehingga bisa segera ditangani," katanya.
Selain membentuk inspektur tambang di setiap provinsi, pemerintah juga telah membentuk satu satuan tugas (Satgas) yang merupakan gabungan dari semua unsur seperti TNI, Polri, Bea Cukai, pemda dan kementerian-kementerian terkait.
"Satgas tambang ilegal ini akan berusaha mencari jalan keluar dengan melakukan digitalisasi sistem kerja. Kemudian yang akan dilakukan juga adalah formalisasi, yaitu semua yang berasal dari rakyat itu bisa diformalkan menjadi tambang yang punya izin melalui prosedur yang dibantu oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat," katanya.
