 |
| Seminar lanjutan dalam rangka membahas kasus TBC di tanah air/dok. HoF |
AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Sebanyak 969 ribu kasus TBC di Indonesia tercatat terjadi di tahun 2022. Edukasi menjadi hal penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya TBC, hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dalam The SDGs National Seminar Series 2023 (2/10).
Lebih jauh, Budi, juga menyebut bagaimana masalah TBC erat kaitannya dengan masalah produktivitas dan kesejahteraan ekonomi.
“Generasi mendatang sulit untuk keluar dari middle income jika kita tidak tingkatkan kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan, termasuk terbebas dari TBC harus kita perjuangkan agar produktivitas masyarakat meningkat dan itu berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan sosial,” tutur Budi dalam pembukaan The SDGs National Seminar Series 2023 di Jakarta.
Selain edukasi dan promosi kesehatan, program pendeteksian kasus aktif maupun laten TBC harus juga lebih kuat dilakukan. Kementerian Kesehatan memiliki target untuk melakukan treatment coverage sebesar 90%. Namun, hingga Juli 2023 pencapaian treatment coverage baru mencapai 44%. Artinya, sekitar 50% kasus TBC di Indonesia belum berhasil terdeteksi. Budi akui tidak mudah melakukan pendeteksian kasus TBC di Indonesia.
“Saat ini kami mencoba memanfaatkan lab PCR Covid-19 yang bisa mendeteksi semua pathogen. Kita akan gunakan secara masif, supaya deteksi TBC ini bisa seperti Covid-19,” tutur Budi.
Fasilitas dan Infrastruktur
Permasalahan utama dalam pendetekesian TBC juga terkait dari pengadaan fasilitas dan infrastruktur pemeriksaan TBC. Misalnya, keterbatasan cartridge TCM (Tes Cepat Molekular) di sejumlah daerah yang menyulitkan dalam melakukan pemeriksaan TBC. Seperti yang disampaikan Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, dalam bulan ini yang mengeluhkan kosongnya cartridge TCM.
“Untuk sementara cartridge untuk pemeriksaan TBC sudah stock out sehingga saat ini pemeriksaan dengan mesin TCM dibatasi dan diarahkan untuk sementara menggunakan mikroskopis,” ujar Julia salah satu Wasor TBC Dinkes Sulawesi Selatan.
Permasalahan ini ditanggapi oleh Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kemenko PMK, Nancy Dian Anggaraeni saat mengisi sesi The SDGs National Seminar Series 2023 dengan sub topik Kebijakan Pemerintah dan Implementasi Aksi Proteksi untuk Mendukung Eliminasi TBC di Daerah.
“Permasalahan TBC masih terbatas pada logistik dan fasilitas kesehatan, khususnya di daerah. Ini menjadi evaluasi kami dan akan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan RI. Harga cartridge TBC atas desakan dunia diturunkan 20%, hal ini menjadi kabar gembira bagi negara yang meiliki beban TBC tinggi,” jelas Nancy.
Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan TBC harus menjadi komitmen tidak hanya pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yaitu bagaimana pemerintah daerah dapat melahirkan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui peningkatan pelayanan kesehatan.
“Peran Kementerian Dalam Negeri dalam menanggapi persoalan TBC yaitu penguatan komitmen pemerintah pusat & daerah, peningkatan akses layanan TBC, serta peningkatan peran serta komunitas dan stakeholder lainnya,” jelas Arifin Hutagalung, Kepala Koordinator Bidang kesehatan Kemendagri.
Eliminasi TBC hanya dapat terjadi dengan sinergi lintas sektor. Forum diskusi ini menjadi wadah bagi multi sektor untuk merumuskan kebijakan yang akan dirangkum ke dalam sebuah policy brief untuk mendukung tercapainya eliminasi TBC di Indonesia.
