 |
| Spanduk GPI yang mengkritisi Capres Anies Baswedan/Ist |
AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Islam (GPI) Diko Nugraha menyebut calon presiden Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta tidak istiqomah dalam memerangi kemaksiatan di Jakarta. Ia juga membenarkan pihaknya yang memasang sejumlah spanduk di beberapa tepat di Cirebon Jawa Barat dengan maksud tertentu.
Diko menjelaskan, adalah benar berbagai spanduk yang terpasang di kabupaten dan kota Cirebon dengan logo PP GPI dan Brigade GPI dipasang atas perintahnya. Sejumlah spanduk yang dipasang PP GPI di sejumlah titik di kabupaten dan kota Cirebon tersebut kini menjadi bahan perbincangan warga setempat. Ia mengaku, pihaknya siap bertanggung jawab atas isi tulisan yang terkesan negatif tersebut.
“Ya. Berdasarkan penilaian kami, itu raport Anies Baswedan merah dalam memerangi kemaksiatan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Nilainya gak bagus? Ya itulah kenyataannya. Gak usah takut nyebutin angkanya. Sepuluh dari seratus,” kata Diko melalui sambungan selular, Minggu (14/1/2024) siang.
Ia menekankan, dasar penilaian itu adalah realisasi antara janji kampanye dengan kenyataan sampai tak lagi menjabat Gubernur DKI.
Ketum PP GPI ini mencontohkan, soal janji Anies Baswedan menutup rumah hiburan umum (RHU) Alexis yang saat masa kampanye viral sebagi “tempat plus-plus”. Kenyataannya, hingga akhir masa jabatannya, RHU tersebut masih beroperasi dengan menggunakan nama baru.
“Namanya ganti, kemaksiatannya tetap ada,” sambung Diko.
Ketum PP GPI ini juga menuturkan alasan lain soal raport merah capres 01 terkait kemaksiatan saat menjabat Gubernur DKI. Diko mengaku tak habis pikir mengapa Anies memberi penghargaan kepada Colosseum Jakarta.
“Apa manfaatnya buat ummat? Bukannya dengan memberi penghargaan itu justru mencoreng citra Anies sebagai Gubernur Pilihan Ummat yang saat kampanye dulu GPI gaung-gaungkan? Masa Gubernur Pilihan Ummat pro maksiat?,” tegasnya.
Berbagai spanduk Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam terkait Anies Baswedan yang terpampang di wilayah kabupaten dan kota Cirebon Jawa Barat, Minggu (14/1/2024).
Diko menekankan soal isi spanduk yang menanyakan keseriusan Anies dalam memerangi minuman keras. Saat kampanye, Anies berjanji akan menjual saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Hingga kini, saham tersebut belum terjual dengan alasan birokrasi.
“Kalau DPRD DKI gak setuju, Anies sebagai Gubernur kan bisa ngasih diskresi. Serius gak sih memerangi maksiat? Ini masih belum lagi kenyataan berkali-kali kami demo di Kantor Gubernur soal kemaksiatan, hampir selalu dicuekin Anies. Itu fakta loh,” tanya Ketum PP GPI.
Diko menegaskan, atas pertimbangan tersebut, PP GPI pun melaporkan raport merah kepada ummat secara langsung. Agar menjadi bekal bagi para pemegang hak suara pilpres 2024, bahwa masalah keseriusan memerangi kemaksiatan juga harus menjadi pertimbangan utama.
“Pemilih terutama pemilih muda jangan hanya memikirkan ekonomi, ketahanan dan lain-lain. Keseriusan capres dalam memerangi maksiat juga harus dihitung. Apalagi pemilih yang memilih hanya berdasar katanya-katanya. Mari kita pintar dalam memilih. Pelajari dulu rekam jejak kepemimpinannya,” ungkap Ketum PP GPI ini.
Terkait Cirebon sebagai lokasi pemasangan spanduk, Diko menjelaskan alasannya. Pertama, jika dipasang di Jakarta, pesan tersebut tidak akan sampai maksimal. Masyarakat Jakarta sudah tahu bagaimana keseriusan Anies dalam memerangi maksiat.
Justru masyarakat luar Jakarta lah yang paling penting untuk mendapatkan informasi tersebut. alasan kedua, Cirebon hanya starting point dari gerakan yang lebih masif.
“Harus digarisbawahi, Cirebon adalah kota pertama di Indonesia yang kita pasang spanduk, tapi bukan yang terakhir. Akan bermunculan spanduk dengan tema yang sama di kota-kota lain di Indonesia ini. Kami pasang spanduk di Cirebon karena PP GPI menilai Anies Baswedan tidak istiqomah memerangi kemaksiatan. PP GPI istiqomah perangi maksiat,” tegas Diko.
