AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Demontrasi yang dilakukan oleh PERISAI dengan ribuan massa diklaim bentuk dukungan kepada PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto, sementara diketahui pada, Selasa, 16 Mei 2024, sebelum nya persatuan BPD dan aliansi masyarakat pembela demokrasi juga melakukan aksi demo ke kantor Pemkab Sampang Jawa Timur.
Namun demikian, demo yang dilakukan bukan dukungan, melainkan kritik atas kebijakan PJ Bupati Rudy Arifiyanto, yang diduga atas kepentingan kelompok tertentu melakukan evaluasi PJ Kades tanpa transparansi dan asal copot.
Pro dan kontra Aksi Demo atas kepemimpinan PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto, mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan bahkan dari lembaga swadaya masyarakat DPD BIN Jawa Timur, M.Arifin.
Dalam kacamata penafsiran nya Arifin berpendapat fenomena pro kontra Demo mendukung dan menentang sebagai bentuk demokrasi.
"Meski sangat riskan memicu intensitas konflik sosial di masyarakat bahkan konflik fisik bisa saja terjadi mengingat Kabupaten Sampang dalam tahun politik menyongsong pilkada 2024," urainya.
DPD BIN Jawa Timur tersebut menambahkan, pasca demo pro kontra terlepas dari tujuan dan kepentingan masing masing massa.
"Yang jelas fakta terjadinya tanda tanda konflik serta irisan tebal perbedaan pandangan, sudah disajikan kepada masyarakat di kubu dan di pihak kedua nya," katanya.
"Dan hal ini sangat berbahaya bagi iklim demokrasi di kabupaten Sampang menjelang kontestasi politik di 2024, Rentan menjadi perpecahan diantara kubu pendukung masing masing," lanjutnya.
Demonstrasi pro kontra yang terjadi dua duanya tidak dapat dipungkiri mempunyai pengaruh tujuan pada massa masing-masing. Bahkan bisa jadi antara massa pendukung yang satu dan massa pendukung yang lain, saat ini sudah memiliki tensi sosial lewat perbedaan yang dituangkan dalam aksi demo masing masing.
Arifin menegaskan, Sampang saat ini sedang tidak baik-baik saja dan rawan perpecahan di kalangan masyarakat.
"Dengan adanya demo atau aksi entah itu penolakan atau demo dukungan, sama-sama menciptakan ketidak kondusifan, yang pada intinya sebagai pemimpin Pj. Bupati Sampang tidak bisa menciptakan Kab. Sampang untuk kondusif," katanya.
"PJ Bupati Kab. Sampang seharus-nya mampu menghadirkan iklim sejuk dan damai dikalangan masyarakat Kab. Sampang," papar Arifin.
PJ Bupati Sampang sendiri justru menjadi Objek Yang menjadi pemicu antara pendukung nya dan penentang kebijakan nya.
"Jadi saya rasa besarnya Gap yang diciptakan di masyarakat justru karena sang PJ bupati ini tidak mampu menempatkan posisi dirinya Sebagai jabatan politik sehingga terkesan Tidak diterima oleh semua kalangan masyarakat di kabupaten Sampang, dan ini sangat membahayakan masyarakat kecil yang ikut terseret dalam kepentingan Kelompok tertentu, yang tujuan nya sendiri mereka belum tentu benar benar tahu," tegas aktivis Sampang tersebut.
"Semoga saja kementrian dalam negeri segera menemukan solusi atas gejolak yang terjadi di kabupaten Sampang, Apalagi teranyar aksi demo melibatkan anak anak dari beberapa foto yang beredar, ini sudah tak bisa dibiarkan, Pemerintah Pusat harus segera turun tangan agar konflik perpecahan di masyarakat tidak semakin dalam dan pecah menjadi tindakan Anarkis kemudian, itu Harapan saya," tutup ketua DPD BIN Jawa Timur. (Sahidi)
