Notification

×

Iklan

Iklan

Perluasan Simbara, Dirut Antam: Pengelolaan Minerba Akan Menjadi Transparan

Selasa, 23 Juli 2024 | 08:27 WIB Last Updated 2024-07-23T01:27:34Z

Ilustrasi pertambangan minerba/pexels/akuratnews.id


AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Menanggapi peresmian perluasan ekosistem Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara), Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Nicolas Kanter menyatakan peluncuran sistem yang baru saja diperluas ke komoditas nikel dan timah tersebut akan membuat pengelolaan sektor mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia menjadi lebih transparan dan lebih baik.

 

"Sistem terintegrasi seperti ini dan digital dan semuanya transparan definitely, kita ke depannya akan jauh lebih baik lagi pengelolaan sumber daya mineral, terkait saya (Antam) pemain di nikel. Kita sudah lihat di batu bara," kata Nico, ditulis Selasa (23/7/2024).

 

Ia menjelaskan bahwa dengan sistem tersebut, seharusnya bisa membuat persyaratan pengelolaan minerba dalam negeri menjadi lebih mudah.

 

"Jadi setiap satu persyaratan yang dibuat susah dan uncertain akan kembali lagi ke orang, jadi kalau dibuat syarat yang dibuat masuk ke data dan sistem itu terbuka dan transparan, saya rasa itu akan meminimalisir semua cobaan orang yang berusaha mengintervensi. Jadi digitalisasi semua masuk dalam integrated sistem itu akan meminimalisir," ungkapnya.

 

Nico menjelaskan sistem tersebut nantinya mencakup seluruh aspek, seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hingga data penerimaan pajak dan royalti. Dengan demikian, semua data akan tercantum secara terintegrasi di sistem tersebut.

 

"Jadi bukan dikelola masing-masing kementerian. Tadi yang paling penting kan kolaborasi dan sinergi," ungkapnya lagi.

 

Keberadaan sistem tersebut, lanjutnya, akan membuat data perusahaan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia menjadi lebih transparan.

 

"Jadi saya confident dan percaya sistem yang akan diciptakan mungkin ada perbaikan kecil-kecilan, sini sana, tapi basicnya kita adalah digitalisasi membuat semua data masuk transparan," tandasnya.

 

Saat memberikan laporan pada acara peluncuran perluasan sistem Simbara untuk komoditas nikel dan timah itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, dua komoditas itu dipilih karena memiliki nilai ekonomi yang besar bagi Indonesia, setelah batu bara.

 

"Melanjutkan keberhasilan Simbara untuk komoditas batu bara, hari ini kita perluas untuk nikel dan timah, yang perannya makin strategis dukung ekonomi domestik dan global," kata Isa dalam acara yang digelar di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (22/7/2024).

 

Isa mengatakan, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar dunia, dengan cadangannya mencapai 21 juta ton atau 24 persen dari total cadangan dunia. Sementara cadangan timah kedua terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 800 ribu ton atau 23 persen dari total cadangan dunia.

 

Volume produksi nikel Indonesia pada 2023 pun ia katakan telah mencapai 1,8 juta metrik ton dan menempati peringkat pertama dunia dengan kontribusi 50 persen dari total produksi nikel global. Sementara itu, timah volume produksinya sebesar 78 ribu ton dengan posisi menempati peringkat kedua dunia dengan kontribusi sebesar 22 persen dari produksi timah global.

 

Oleh sebab itu, melalui Simbara ini ia harapkan tata kelola nikel dan timah semakin kuat untuk memberikan pelayanan dan tata kelola komoditas itu, mulai dari sisi pencegahan penambangan ilegal, memperkuat tambahan setoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, hingga memaksa perusahaan membayar piutang mereka.

 

"Secara khusus ini bertujuan memperkuat komitmen instansi-instansi pemerintah untuk terus sinergi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan ke pengusaha nikel dan timah di Indonesia," ucap Isa.

 

Melalui sistem Simbara, ia mengatakan, pemerintah telah mampu mencegah modus ilegal mining sebesar Rp3,47 triliun, tambahan penerimaan negara dari data analitik dan risk profiling dari pelaku usaha senilai Rp2,53 triliun, dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan automotaic blocking system Simbara Rp1,1 triliun.

 

Simbara pertama kali diluncurkan pada 2022 untuk menata usahakan dan menata kelola komoditas batu bara. Setelah di-launching dilakukan penambahan integrasi proses bisnis untuk perizinan berlayar dari Kemenhub pada 28 pelabuhan dan perluasan penjualan batu bara di dalam negeri.

 

Pada 2023 dilakukan integrasi seluruh pelabuhan di Indonesia sejumlah 57 pelabuhan yang melayani pengapalan dan pelayaran minerba khususnya batu bara dengan menghubungkan sistem Inaportnet di Kemenhub dengan Simbara.

 

"Tahun ini kita tambah integrasi sistem SIINas di Kemenperin untuk hilirisasi komoditas nikel dan timah yang mencakup proses bisnis di smelter. Dan tahun-tahun yang akan datang kita akan terus kembangkan Simbara untuk komoditas lain seperti bauksit, emas, dan tembaga," pungkasnya. (Sheva Ramadhan)